Apa Tugas Pokok MPR Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, MPR memiliki tugas pokok dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Apa saja tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Simak penjelasannya di bawah ini.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan beberapa tugas pokok MPR yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok MPR diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, yaitu:
- Mengubah atau menambah ketentuan dalam UUD;
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Pengangkatan mahkamah konstitusi;
- Pengesahan garis-garis besar haluan negara (GBHN);
- Pengesahan perubahan UUD;
- Pengangkatan dan pemberhentian Ketua MPR;
- Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat;
- Pengangkatan anggota bawas mpr;
- Pengangkatan anggota mpr dari masyarakat;
Tugas-tugas yang diemban oleh MPR tersebut merupakan kewenangan MPR yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas pokok, MPR juga memiliki tugas lain yang diberikan oleh undang-undang yang mengatur tentang MPR. Tugas tambahan ini dapat berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok MPR atau dengan tugas-tugas lain yang tidak termasuk dalam tugas pokok MPR.
Tugas pokok MPR yang pertama adalah mengubah atau menambah ketentuan dalam UUD. MPR berhak mengubah atau menambah ketentuan dalam UUD jika hal itu dianggap perlu untuk menjaga eksistensi negara dan keberlangsungan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Proses perubahan dan penambahan ini dilakukan melalui sidang MPR yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR dan diputuskan dengan suara bulat atau mayoritas.
Apa Tugas Pokok MPR Menurut UUD RI Tahun 1945
MPR juga memiliki tugas pokok lain yang diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD RI Tahun 1945 memberikan tugas pokok MPR yang lebih spesifik. Tugas pokok MPR menurut UUD RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
- Membahas dan menetapkan GBHN;
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi;
- Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam hal terjadi pelanggaran berat terhadap UUD;
- Menerangkan makna UUD;
- Menetapkan perubahan UUD;
- Menetapkan perlunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR;
- Mengangkat dan memberhentikan Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi;
- Mengangkat Menteri;
- Mendengarkan dan memberikan pertimbangan kepada Presiden;
- Membahas dan menetapkan RUU yang diajukan oleh pemerintah.
Tugas pokok MPR menurut UUD RI Tahun 1945 ini memberikan kewenangan eksklusif kepada MPR dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya. MPR memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan-kebijakan negara dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
Desak Copot Sri Mulyani dan Minta Anggaran Naik, Apa Tugas MPR?
Belakangan ini, berkembang wacana yang mengajukan desakan untuk mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan meminta peningkatan anggaran untuk sektor-sektor tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk mengetahui apa tugas MPR terkait dengan hal ini.
Menurut kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara, MPR tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencopot pejabat antara lain Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani Indrawati. Tugas pokok MPR berkaitan dengan penyusunan dan pengesahan undang-undang, pengangkatan dan pemberhentian anggota Mahkamah Agung, serta pengangkatan Menteri.
Meskipun demikian, MPR memiliki peran penting dalam kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawahnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, MPR dapat memilih untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait kebijakan penyelenggaraan negara yang terkait dengan anggaran.
Dalam kasus ini, MPR dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait dengan kinerja Menteri Keuangan dan penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, keputusan akhir terkait dengan pencopotan pejabat atau peningkatan anggaran tetap menjadi kewenangan Presiden.
Meskipun MPR tidak memiliki kewenangan langsung dalam mencopot pejabat atau menentukan anggaran, tetapi peran MPR dalam pengawasan penyelenggaraan negara dapat memberikan tekanan moral kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Apa Itu MPR?
MPR merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga tinggi negara di Indonesia. Sebagai lembaga tinggi negara, MPR memiliki fungsi-fungsi konstitusional untuk menjalankan sistem demokrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
MPR terdiri dari anggota yang berasal dari tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Perwakilan Daerah yang dipilih dari masyarakat. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai lembaga tinggi negara, MPR memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan nasional, perubahan undang-undang, pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. MPR juga memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, seiring dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi di atas lembaga-lembaga negara lainnya.
MPR memiliki tugas pokok untuk mengubah atau menambah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih Presiden dan Wakil Presiden, mengesahkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pengangkatan anggota Badan Pengawas (Bawas) MPR, pengangkatan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih dari masyarakat, serta pengangkatan dan pemberhentian Ketua MPR.
MPR juga memiliki fungsi dalam mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pertimbangan, dan pendapatnya kepada MPR melalui lembaga-lembaga perwakilan, organisasi kemasyarakatan, dan keputusan MPR yang merupakan hasil dari proses musyawarah dan mufakat.
Sebagai lembaga tinggi negara, MPR memiliki peran penting dalam menjaga sistem demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MPR harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.