Lembaga Tinggi Negara

oleh

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen

Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen

Amandemen merupakan perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui amandemen ini, terdapat perubahan yang signifikan dalam struktur Lembaga Negara di Indonesia. Sebelum amandemen, struktur Lembaga Negara terdiri dari:

  1. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
  3. Presiden
  4. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen

Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar, amandemen juga membawa perubahan dalam struktur Lembaga Negara. Setelah amandemen, struktur Lembaga Negara terdiri dari:

  1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
  4. Presiden
  5. MA (Mahkamah Agung)
  6. MK (Mahkamah Kontitusi)
  7. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Daftar dan Tugas Lembaga Tinggi Negara Di Indonesia

Daftar dan Tugas Lembaga Tinggi Negara Di Indonesia - Daftar Artikel

Indonesia memiliki beberapa lembaga tinggi negara yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Berikut adalah daftar lembaga tinggi negara di Indonesia:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  4. Presiden
  5. Mahkamah Agung (MA)
  6. Mahkamah Konstitusi (MK)
  7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Apa Itu MPR?

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tinggi negara yang berperan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar, serta memberikan pandangan dan pertimbangan atas peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh DPR. MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tugas utama MPR adalah:

  • Mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar
  • Merumuskan peraturan perundang-undangan
  • Memberikan pandangan dan pertimbangan atas peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh DPR

Apa Itu DPR?

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga tinggi negara yang berperan dalam menetapkan undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas utama DPR adalah:

  • Menetapkan undang-undang
  • Mengawasi pelaksanaan undang-undang
  • Membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Apa Itu DPD?

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga tinggi negara yang berperan dalam mengajukan pendapat dan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah. DPD terdiri dari perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas utama DPD adalah:

  • Mengajukan pendapat dan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah

Apa Itu Presiden?

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas utama Presiden adalah:

  • Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara
  • Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan negara
  • Mempertahankan keutuhan wilayah negara

Apa Itu Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. MA berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. MA memiliki kekuasaan yudikatif terakhir dan mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama. Tugas utama Mahkamah Agung adalah:

  • Menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia
  • Mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama

Apa Itu Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berperan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK mempunyai wewenang yang independen dalam melaksanakan kewenangan konstitusi. MK terdiri dari hakim konstitusi yang dipilih oleh MPR. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah:

  • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apa Itu Badan Pemeriksa Keuangan?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang berperan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada presiden dan DPR. Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah:

  • Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  • Memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden dan DPR

Kesimpulan

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, terdapat perubahan signifikan dalam struktur Lembaga Negara. Melalui amandemen, struktur Lembaga Negara mengalami perubahan yang mempengaruhi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang ada. Dalam struktur Lembaga Negara sesudah amandemen, terdapat penambahan lembaga tinggi negara seperti MPR, MA, MK, dan BPK. Setiap lembaga tinggi negara memiliki peran dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan negara dan menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Tinggalkan komentar

https://technologi.site/