Pajak Bpjs Ketenagakerjaan

Perhitungan PPH 21 Komponen Jaminan Sosial (BPJS) u2013 ALFA JAYA JASA

Pada zaman yang serba canggih ini, tentu ada banyak hal yang harus kita perhatikan terkait dengan berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah berhubungan dengan keuangan kita, khususnya terkait dengan perpajakan. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pembayaran PPH 21, yang berhubungan dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS).

Apa itu PPH 21?

BPJS Ketenagakerjaan izin intip data wajib pajak u2013 PEMERIKSAANPAJAK.COM

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perhitungan PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), pertama-tama kita perlu memahami apa itu PPH 21 dan juga apa itu BPJS Ketenagakerjaan.

PPH 21 adalah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak yang menerima penghasilan dari pihak ketiga atau pemberi kerja. PPH 21 ini dikenakan pada gaji, upah, honorarium, dan berbagai jenis penghasilan lainnya yang merupakan imbalan atas pengabdian seseorang dalam bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja atau buruh yang bekerja di Indonesia. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini mencakup jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Apa saja komponen Jaminan Sosial (BPJS) yang berpengaruh pada perhitungan PPH 21?

Cek Rincian Pajak yang Akan Dikenakan Jika Melakukan Pencairan Dana JHT

Komponen-komponen Jaminan Sosial (BPJS) yang berpengaruh pada perhitungan PPH 21 antara lain:

1. Jaminan Hari Tua (JHT) – Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang telah mencapai batas usia pensiun. JHT ini bertujuan untuk memberikan pengamanan bagi tenaga kerja atau buruh setelah memasuki masa pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JKK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penggantian biaya pengobatan bagi tenaga kerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
3. Jaminan Kematian (JKM) – Jaminan ini diberikan kepada ahli waris tenaga kerja atau buruh yang meninggal dunia. JKM ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat finansial bagi ahli waris tenaga kerja atau buruh yang meninggal dunia.
4. Jaminan Pensiun (JP) – Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang telah mencapai batas usia pensiun. JP ini bertujuan untuk memberikan pengamanan bagi tenaga kerja atau buruh setelah memasuki masa pensiun.
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) – Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang memerlukan pengobatan atau perawatan kesehatan. JPK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penggantian biaya pengobatan atau perawatan kesehatan bagi tenaga kerja atau buruh.

Apa keuntungan dari menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS)?

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), antara lain:

• Mengoptimalkan manfaat dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Dengan menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), Anda dapat mengoptimalkan manfaat yang Anda terima dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini karena perhitungan PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS) akan memperhitungkan besaran penghasilan yang Anda terima dan juga besaran kontribusi yang Anda bayarkan ke program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
• Menghindari kesalahan perhitungan PPH 21 – Dengan menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), Anda dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak. Hal ini karena perhitungan PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS) akan memperhitungkan dengan tepat besaran penghasilan yang Anda terima dan juga besaran kontribusi yang Anda bayarkan ke program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
• Memenuhi kewajiban perpajakan – Dengan menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), Anda dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini karena perhitungan PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu cara yang diatur oleh peraturan perpajakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan.

Apa kekurangan dari menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS)?

Di sisi lain, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan saat menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), antara lain:

• Batas Penghasilan yang Terkena PPH 21 – Ada batas penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah yang akan dikenakan PPH 21. Jika penghasilan Anda melebihi batas tersebut, maka Anda akan terkena PPH 21. Namun, jika penghasilan Anda di bawah batas tersebut, maka Anda tidak akan terkena PPH 21.
• Potongan BPJS yang Harus Dibayarkan – Dalam menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), Anda harus memperhitungkan juga besaran potongan BPJS yang harus dibayarkan. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi Anda jika besaran potongan BPJS cukup besar atau jika jumlah penghasilan yang Anda terima tidak sebanding dengan besaran potongan BPJS.
• Kompleksitas Perhitungan – Menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS) bisa menjadi cukup kompleks. Anda perlu memperhitungkan dengan tepat berbagai komponen yang terkait dengan perhitungan PPH 21, termasuk besaran penghasilan, besaran potongan BPJS, dan juga batas penghasilan yang ditentukan oleh pemerintah.

Bagaimana cara menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS)?

Untuk menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS), Anda perlu mengikuti beberapa langkah, antara lain:

1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak – Pertama-tama, Anda perlu menghitung besaran penghasilan kena pajak yang Anda terima. Penghasilan kena pajak ini merupakan selisih antara penghasilan bruto Anda dengan potongan-potongan tertentu, seperti potongan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menghitung Tarif Pajak – Setelah menghitung penghasilan kena pajak, selanjutnya Anda perlu menghitung tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan kena pajak Anda. Tarif pajak yang berlaku dapat Anda lihat dalam tabel tarif pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Menghitung PPH 21 – Setelah mengetahui tarif pajak yang berlaku, langkah selanjutnya adalah menghitung besaran PPH 21 yang harus Anda bayar. Caranya adalah dengan mengalikan penghasilan kena pajak Anda dengan tarif pajak yang berlaku.
4. Menghitung Potongan BPJS – Selain menghitung PPH 21, Anda juga perlu menghitung potongan BPJS Ketenagakerjaan yang harus Anda bayarkan. Potongan BPJS Ketenagakerjaan ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto Anda. Persentase potongan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat Anda lihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan atau Laporan SPT Tahunan.
5. Membayar PPH 21 dan Potongan BPJS – Setelah menghitung besaran PPH 21 dan potongan BPJS Ketenagakerjaan, langkah terakhir adalah membayar PPH 21 dan potongan BPJS Ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan.

Itu dia beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang perhitungan PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Anda dapat memahami secara lebih baik tentang cara menghitung PPH 21 dengan komponen Jaminan Sosial (BPJS) dan juga keuntungan serta kekurangan yang terkait dengan perhitungan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dalam mengelola keuangan Anda dengan lebih baik.