Mengapa Presiden Dua Periode Bisa Maju sebagai Calon Wakil Presiden di Periode Berikutnya?
Presiden dua periode bisa maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya adalah topik yang menarik untuk dibahas. Pertanyaan ini muncul karena ada beberapa perdebatan terkait dengan kemungkinan seorang presiden yang sudah menjabat selama dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya. Apakah ini memungkinkan? Dan apa alasan di balik kemungkinan ini?
Apa yang Dikatakan Mahkamah Konstitusi?
Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang mengatur dan memutuskan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Menurut Mahkamah Konstitusi, Presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut masih dapat maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya. Hal ini dikarenakan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hanya berlaku untuk masa jabatan sebagai presiden, bukan wakil presiden.
Bagaimana Ketentuan Masa Jabatan Dalam UUD 1945?
Ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode masa jabatan berikutnya.
Hal yang perlu dicatat adalah bahwa batasan masa jabatan dalam UUD 1945 hanya berlaku untuk masa jabatan sebagai presiden. Tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Apa yang Dikatakan Pasal 8B UU Nomor 42 Tahun 2008?
Untuk lebih memperjelas hal ini, kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 8B UU ini menjelaskan bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta memenangkan pemilihan, menanggung tugas dan tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden.
Dalam penjelasan Pasal 8B, disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih akan menanggung tugas dan tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden selama lima tahun masa jabatan yang ditentukan. Tidak disebutkan secara tegas apakah seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut dapat maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Bagaimana Cara Interpretasi Hukum?
Cara interpretasi hukum adalah metode yang digunakan untuk memahami dan memaknai suatu peraturan hukum. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan metode interpretasi hukum teksual dan sistematis untuk memahami ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.
Metode interpretasi hukum teksual adalah metode yang berfokus pada pengertian teks hukum itu sendiri. Dalam hal ini, ketika kita melihat teks UUD 1945 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Selain itu, metode interpretasi hukum sistematis juga dapat digunakan untuk memahami ketentuan hukum ini. Metode ini melihat hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, ketika kita melihat UUD 1945 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, tidak terdapat ketentuan yang bertentangan atau mengesampingkan kemungkinan seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Dalam pembacaan dan interpretasi hukum, penting untuk memperhatikan konteks dan tujuan aturan hukum tersebut dibuat. Tujuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling cocok untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dengan tugas dan tanggung jawab yang mengikuti masa jabatan yang ditentukan.
Sebagai contoh, jika seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut masih dianggap cocok untuk menjabat sebagai wakil presiden di periode berikutnya, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang hal ini. Misalnya, jika seorang presiden telah berhasil memimpin dengan baik selama dua periode, memiliki pengalaman yang luas, dan masih dianggap memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, maka tidak ada alasan untuk menghalangi kemungkinan ini.
Contoh dari Negara Lain
Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara lain juga memiliki aturan yang memungkinkan seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya. Contoh dari negara-negara ini termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan Meksiko.
Di Amerika Serikat, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang mantan presiden untuk maju sebagai calon wakil presiden. Misalnya, pada tahun 2020, mantan Presiden Barack Obama mengungkapkan dukungannya kepada Joe Biden sebagai calon presiden, meskipun Obama sendiri sudah menjabat selama dua periode sebagai presiden.
Situasi serupa terjadi di Argentina, di mana mantan Presiden Cristina Fernández de Kirchner maju sebagai calon wakil presiden pada tahun 2019, setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden selama dua periode berturut-turut.
Di Meksiko, Presiden Enrique Peña Nieto, yang sudah menjabat selama satu periode, didampingi oleh Manuel Velasco Coello, seorang mantan gubernur, sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2018.
Kesimpulan
Dalam menjawab pertanyaan apakah seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut bisa maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya, kita dapat melihat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut masih bisa maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, tidak ada batasan masa jabatan yang melarang seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya. Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak secara tegas melarang hal ini.
Metode interpretasi hukum teksual dan sistematis juga tidak menunjukkan adanya ketentuan yang melarang seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Contoh dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Meksiko, juga menunjukkan bahwa seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut dapat maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya.
Dengan demikian, kesimpulannya adalah seorang presiden yang sudah menjabat dua periode berturut-turut masih memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon wakil presiden di periode berikutnya, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 42 Tahun 2008 serta interpretasi hukum yang dilakukan.