Tugas BUMN dan BUMD adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, sedangkan BUMD merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Kedua jenis badan usaha ini memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan dan menjaga stabilitas perekonomian negara.
Tugas BUMN
Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tugas utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa BUMN harus beroperasi dengan tujuan yang lebih luas daripada hanya mencari keuntungan semata. Tugas BUMN meliputi:
1. Menyediakan barang dan jasa
BUMN bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini meliputi supply chain, distribusi, dan pengelolaan produk sehari-hari seperti energi, air, transportasi, dan komunikasi. BUMN juga berperan dalam membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.
2. Menciptakan lapangan kerja
BUMN memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki sejumlah besar karyawan, BUMN dapat memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gaji dan fasilitas kerja yang baik.
3. Membangun industri nasional
BUMN berperan penting dalam pengembangan industri nasional. Dengan memiliki sumber daya dan modal yang cukup, BUMN dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. BUMN juga dapat membantu pengembangan industri dengan memberikan pendanaan, penelitian dan pengembangan, serta mentorship kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
BUMN bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. BUMN dapat melakukannya dengan membantu dalam penyediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat seni dan budaya. BUMN juga dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada usaha kecil dan menengah di daerah.
Tugas BUMD
Tugas BUMD memiliki kesamaan dengan BUMN, tetapi fokusnya lebih pada pembangunan ekonomi di tingkat daerah. BUMD bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertentu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh BUMN. Tugas BUMD meliputi:
1. Memajukan daerah
BUMD bertanggung jawab untuk memajukan daerah tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan industri lokal, penyediaan fasilitas umum, serta pengembangan ekonomi lokal.
2. Menyerap tenaga kerja lokal
BUMD memiliki tanggung jawab untuk menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
3. Menyediakan barang dan jasa
Seperti BUMN, BUMD juga bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat di daerah tersebut. Hal ini meliputi supply chain, distribusi, dan pengelolaan produk sehari-hari seperti energi, air, transportasi, dan komunikasi.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
BUMD juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat seni dan budaya. BUMD juga dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada usaha kecil dan menengah di daerah.
Peran Koordinator Satuan Gugus Tugas BUMN
Satuan Gugus Tugas BUMN memiliki peran penting dalam pencegahan COVID-19 di berbagai sektor BUMN. Salah satu unit pelabuhan yang menjadi koordinator Satuan Gugus Tugas BUMN adalah Pelabuhan Tarahan.
Sebagai koordinator, Pelabuhan Tarahan bertanggung jawab dalam mengorganisir dan mengkoordinasikan upaya pencegahan COVID-19 di berbagai terminal di wilayah Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan perusahaan BUMN yang beroperasi di sekitar pelabuhan.
Upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Pelabuhan Tarahan dan satuan gugus tugas BUMN antara lain meliputi:
- Pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di area pelabuhan.
- Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan diri bagi karyawan pelabuhan dan pengunjung.
- Melakukan tes swab dan tes rapid di terminal pelabuhan.
- Penyuluhan dan edukasi kepada karyawan dan pengunjung mengenai pencegahan COVID-19.
- Peningkatan kebersihan dan sanitasi di area pelabuhan.
- Penyediaan alat cuci tangan dan hand sanitizer di berbagai lokasi strategis.
- Pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke area pelabuhan.
Upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Pelabuhan Tarahan dan satuan gugus tugas BUMN merupakan bentuk komitmen dari BUMN untuk turut serta dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dengan melibatkan semua stakeholder dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan penyebaran virus COVID-19 dapat terkendali dan kegiatan operasional pelabuhan tetap berjalan dengan aman dan lancar.
Syarat Pengangkatan, Tugas, dan Pemberhentian Komisaris BUMN
Komisaris BUMN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan badan usaha milik negara. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan masukan dan saran kepada direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Namun, sebelum menjadi seorang komisaris BUMN, terdapat syarat yang harus dipenuhi serta tugas dan tanggung jawab yang harus diemban.
Untuk menjadi seorang komisaris BUMN, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Berpengalaman dalam bidang yang relevan
Calon komisaris BUMN harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dan memadai dalam bidang yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha BUMN. Pengalaman ini diperlukan agar calon komisaris memiliki pemahaman yang baik tentang industri dan regulasi yang berlaku. - Ketidakberpihakan dan independensi
Komisaris BUMN harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh serta kepentingan politik, bisnis, atau pihak manapun yang dapat mengganggu kinerja mereka. Mereka harus menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai komisaris. - Kemampuan analisis dan pengambilan keputusan
Seorang komisaris BUMN harus memiliki kemampuan analisis yang baik serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Kemampuan ini sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi. - Mempunyai reputasi yang baik
Reputasi yang baik merupakan aset berharga bagi seorang komisaris BUMN. Mereka harus terbebas dari catatan buruk atau tindakan yang merugikan baik secara individual maupun perusahaan. - Mempunyai jaringan luas
Komisaris BUMN harus memiliki jaringan luas yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperluas bisnis BUMN. Jaringan ini meliputi hubungan dengan perusahaan lain, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Tugas dan tanggung jawab seorang komisaris BUMN meliputi:
- Pengawasan
Komisaris BUMN bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan direksi. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. - Memberikan masukan dan saran
Komisaris BUMN harus memberikan masukan dan saran kepada direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka harus mampu melihat dan menganalisis berbagai aspek bisnis secara holistik, serta menyampaikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. - Berpartisipasi dalam rapat dan pertemuan
Komisaris BUMN harus secara aktif berpartisipasi dalam rapat dan pertemuan yang diadakan oleh perusahaan. Mereka harus hadir dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta memberikan kontribusi yang berharga dalam diskusi dan pengambilan keputusan. - Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pemegang saham
Selain tugas-tugas di atas, komisaris BUMN juga dapat diberikan tugas lain yang ditugaskan oleh pemegang saham, seperti melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, atau menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh perusahaan.
Pemberhentian seorang komisaris BUMN dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:
- Melewati batas usia
Pada umumnya, batas usia seorang komisaris BUMN adalah 65 tahun. Setelah mencapai batas usia tersebut, seorang komisaris sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang komisaris BUMN. - Melanggar ketentuan hukum atau etika
Pemberhentian seorang komisaris BUMN juga dapat dilakukan jika mereka terbukti melanggar ketentuan hukum atau etika yang berlaku. Misalnya, melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. - Pengunduran diri
Seorang komisaris BUMN juga dapat mengundurkan diri jika ada alasan tertentu seperti kesehatan, kesibukan pribadi, atau keputusan pribadi lainnya. Pengunduran diri harus disampaikan kepada pemegang saham atau direksi dengan memberikan pemberitahuan secara resmi.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang komisaris BUMN harus mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus bekerja secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan secara efektif.