Dasar Hukum, Fungsi, Tugas dan Wewenang MPR [Lengkap]
Hukum adalah peraturan atau norma yang mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Tanpa hukum, suatu masyarakat akan berada dalam kekacauan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap negara memiliki dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan-peraturan yang ada. Di Indonesia, dasar hukum tersebut ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apa Yang Dimaksud Hukum Dasar Itu
Hukum dasar adalah aturan atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara. Hukum dasar juga sering disebut sebagai konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hukum dasar merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur tatanan negara, hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, serta kedaulatan rakyat.
Pengertian Dasar Hukum, Bentuk dasar hukum, dan perbedaannya – GUNUNGRAJA
Dasar hukum adalah dasar yang menjadi sumber atau pijakan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Dasar hukum dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, instruksi presiden, maupun peraturan MPR. Bentuk dasar hukum dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan yang secara tegas dan jelas diatur. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang, namun merupakan kaidah atau aturan yang diakui dan dipatuhi dalam masyarakat.
Dasar Hukum – i-Teken
i-Teken merupakan salah satu aplikasi pembuatan tanda tangan elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Aplikasi ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tertuang dalam peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang berlaku. Dalam penggunaannya, i-Teken mematuhi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjaga keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik.
Dasar Hukum MPR
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga tertinggi dalam negara Indonesia yang berfungsi sebagai penyelenggara demokrasi, penjaga stabilitas politik, dan pengawal Pancasila sebagai dasar negara. Dasar hukum MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar negara tersebut menyebutkan bahwa “Kami bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dasar hukum MPR juga dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, sedangkan Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan jalan musyawarah untuk mufakat”.
Tugas dan Wewenang MPR
MPR memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang tersebut antara lain:
- Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
- Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar
- Menetapkan dan mencabut Undang-Undang
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden
- Mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan
- Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal melanggar hukum atau Undang-Undang Dasar
- Membahas laporan pertanggungjawaban Presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara
- Membahas rencana pembangunan nasional yang disampaikan oleh Presiden
- Membahas dan menetapkan rencana pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah
- Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Apa Itu Dasar Hukum
Dasar hukum adalah landasan atau pijakan yang menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun keputusan presiden. Dasar hukum sering kali digunakan untuk mengatur tindakan dan perilaku manusia agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dasar hukum juga merupakan dasar yang menjadi pegangan dalam menyelesaikan sengketa hukum, baik itu sengketa pidana, perdata, administratif, maupun sengketa lainnya.
Siapa yang Menetapkan Dasar Hukum
Dasar hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam membuat atau mengubah peraturan-peraturan yang ada. Di Indonesia, dasar hukum ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kapan Dasar Hukum Ditetapkan
Dasar hukum dapat ditetapkan pada berbagai waktu yang ditentukan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Pengesahan dasar hukum biasanya dilakukan ketika ada kebutuhan untuk mengatur suatu bidang dalam masyarakat yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada. Selain itu, dasar hukum juga dapat ditetapkan ketika terdapat perubahan atau penyesuaian terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah ada.
Dimana Dasar Hukum Berlaku
Dasar hukum berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Dasar hukum mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Bagaimana Dasar Hukum Diterapkan
Dasar hukum diterapkan melalui pengaturan dan penciptaan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan presiden yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut disebut sebagai perangkat hukum yang mengatur tatanan dan kehidupan masyarakat di suatu negara. Penerapan dasar hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD), lembaga eksekutif (Presiden/Gubernur), dan lembaga yudikatif (MA/Mahkamah Agung).
Cara Menggunakan Dasar Hukum dengan Tepat
Menggunakan dasar hukum dengan tepat sangatlah penting untuk menjaga keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan dasar hukum dengan tepat antara lain:
- Membaca, memahami, dan mengikuti perkembangan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- Mengonsultasikan masalah hukum kepada ahli atau pengacara yang kompeten
- Melakukan pencarian informasi mengenai dasar hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi
- Mengetahui hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah
- Menggunakan dasar hukum sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum
Kesimpulan
Hukum dasar adalah aturan atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara. Dasar hukum adalah dasar yang menjadi sumber atau pijakan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Dasar hukum dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, instruksi presiden, maupun peraturan MPR. Dasar hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam membuat atau mengubah peraturan-peraturan yang ada. Dasar hukum berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia dan diterapkan melalui pengaturan dan penciptaan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan presiden yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dasar hukum dengan tepat sangatlah penting untuk menjaga keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat.